Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Indonesia

Gambar 1-2Oleh : Desi Fatimatur R (mahasiswa Teknik Lingkungan)

Indonesia memiliki perairan seluas 3.273.810 km² yang menjadi habitat paling ideal bagi satwa dan biota laut untuk hidup dan berkembang biak seperti ikan, terumbu karang, lobster, rumput laut dan lainnya. Dengan garis pantai 95.181 km² dan merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut senilai US$ 1,2 triliun per tahun, namun sayang selama puluhan tahun perairan luas nan kaya ikan itu dicuri menggunakan kapal-kapal asing penangkap ikan.
Pada tahun 2011 data ekspor sektor perikanan Indonesia hanya senilai US$ 3,34 miliar, kalah jauh dibandingkan Vietnam yang pada tahun sama senilai US$ 25 miliar. Padahal dalam hal luas perairan dan panjang garis pantai, Vietnam tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia.
Pencurian ikan juga mematikan peluang nelayan lokal untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahun dan mengurangi pasokan ikan segar bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional. Akibatnya, impor ikan terus meningkat.

141127235830_ikan_624x351_reuters

Ihwal Pencurian
Wacana pencurian ikan muncul bersama-sama dalam kerangka Illegal, Unreported and Unregulated penangkapan ikan saat diselenggarakannya forum Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Samudra Atlantik (Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources) pada 27 Oktober-7 November 1997.
Pada praktiknya, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan milik pengusaha lokal, menggunakan kapal berbendera lokal atau berbendera negara lain. Praktik ini sering disebut ”pinjam bendera” (flag of convenience).
Kedua adalah pencurian murni ilegal, yaitu proses penangkapan ikan oleh nelayan asing dan kapal asing di wilayah kita. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO (2008) sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3.000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Filipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.
Praktik pencurian ikan tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Caranya:

  1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing dengan dokumen palsu,
  2. kapal ikan Indonesia dengan dokumen ”asli tapi palsu”, dan
  3. kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen.

Berikut data pencurian ikan sejak 2001 sampai 2012:

  • Tahun 2001 Jumlah 155 kasus
  • Tahun 2002 Jumlah 210 kasus
  • Tahun 2003 Jumlah 522 kasus
  • Tahun 2004 Jumlah 200 kasus
  • Tahun 2005 Jumlah 174 kasus
  • Tahun 2006 Jumlah 216 kasus
  • Tahun 2007 Jumlah 184 kasus
  • Tahun 2008 Jumlah 243 kasus
  • Tahun 2009 Jumlah 203 kasus
  • Tahun 2010 Jumlah 183 kasus
  • Tahun 2011 Jumlah 104 kasus
  • Tahun 2012 Jumlah 75 kasus

Faktor Penyebab
Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya praktik pencurian ikan, antara lain, terjadinya overfishing (tangkap lebih) di negara-negara tetangga; penegakan hukum yang lemah, termasuk keterlibatan para penegak hukum itu sendiri; mekanisme izin dan peraturan yang tidak transparan; serta kecilnya armada Indonesia yang mampu beroperasi ke laut dalam.
Meskipun di sejumlah wilayah (pantai utara Jawa, sebagian Selat Malaka, pantai selatan Sulawesi, dan Selat Bali) telah mengalami kelebihan tangkap, masih banyak wilayah laut Indonesia yang memiliki sumber daya ikan cukup besar, seperti Natuna serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan, Laut Arafura, Laut Sulawesi; ZEEI di Samudra Pasifik; ZEEI di Samudra Hindia; dan wilayah laut perbatasan.
Indonesia memiliki potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY) ikan laut 6,5 juta ton per tahun, salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar di dunia. Total MSY ikan laut dunia 90 juta ton per tahun (FAO, 2010). Artinya, sekitar 7,2 persen ikan laut dunia terdapat di Indonesia. Negara-negara yang (warganya) mencuri ikan di wilayah laut Indonesia (Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan) potensi sumber daya ikan lautnya jauh lebih kecil.
Susahnya, saat ini Indonesia baru punya 25 kapal patroli perikanan di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari jumlah itu, hanya enam kapal patroli yang mampu beroperasi di ZEEI dan laut dalam.Padahal, untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta kilometer persegi), dibutuhkan 90 kapal patroli.
Demikian pula halnya dari sisi nelayan. Dari sekitar 600.000 unit kapal ikan Indonesia, hanya 1 persen yang mampu beroperasi serta menangkap ikan di wilayah laut ZEEI, laut perbatasan, dan laut dalam. Sisanya, 99 persen armada kapal ikan hanya mampu beroperasi di wilayah laut dekat pantai atau laut dangkal. Akibatnya, pencurian ikan oleh kapal asing merajalela di wilayah laut yang tidak terjangkau.
Strategi Penanggulangan
Untuk mengatasinya, pemerintah harus melaksanakan dua strategi secara simultan, yaitu ke dalam dan ke luar.
Strategi ke dalam ada empat. Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80 persen MSY) agar usaha perikanan tangkap berlangsung lestari.
Secara bertahap paling lambat tahun 2012 (saat kemampuan armada kapal ikan Indonesia dapat menangkap seluruh sumber daya di ZEEI), tidak ada lagi izin penangkapan bagi kapal ikan asing di perairan ZEEI. Dan, yang paling penting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat.
Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) di laut. Untuk itu, dapat dilakukan pemberlakuan sistem monitoring, control, and surveillance yang salah satunya menggunakan vessel monitoring systems (VMS). Dengan demikian, keberadaan kapal asing dapat segera diidentifikasi.
Australia merupakan salah satu negara yang sukses menggunakan sistem itu sehingga kejadian pencurian ikan di wilayah Australian Fishing Zone berkurang drastis dalam dekade terakhir (Davis, 2000). Di Indonesia, kegiatan ini dimulai tanggal 1 Juli 2003 dengan target pemasangan fasilitas VMS di 500 kapal perikanan asing dan lokal. Tahun 2004, diharapkan sekitar 1.000 unit kapal dengan bobot 50 GT, baik asing maupun lokal, dapat dilengkapi VMS ini.
Selanjutnya perlu memberdayakan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan di masyarakat (community-based monitoring). Sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara-negara maju. Jepang, misalnya, telah lama menerapkan sistem ini, khususnya terkait gyogyou ken (hak menangkap ikan) bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak gyogyou kumiai (fisheries cooperative), komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya.
Sarana dan prasarana pengawasan perlu dipenuhi secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, terutama menambah jumlah kapal patroli perikanan. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lintas sektor terkait dalam bidang pengawasan. Selanjutnya memperbaiki mentalitas dan etos kerja aparat pengawas perikanan di laut agar lebih memiliki rasa nasionalisme, tidak mudah disogok oleh pihak asing atau pengusaha nasional yang menjadi broker.
Untuk itu, kita harus meningkatkan pendapatan aparat pengawasan di laut supaya mereka hidup sejahtera dan terhormat bersama keluarganya. Selain itu, kita harus memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil menangkap pencuri ikan di wilayah laut Indonesia, misalnya dengan memberikan kenaikan pangkat dan/atau bonus. Sebaliknya, sanksi keras diberikan kepada aparat yang melanggar.

.
Sistem Hukum
Hal lain, membenahi sistem hukum dan peradilan perikanan. Dengan disahkannya UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 diharapkan penegakan hukum di laut dapat dilakukan. Dalam UU Perikanan ini setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat izin penangkapan ikan. Pengelola dan pemilik kapal berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan diancam pidana enam tahun dan denda Rp 2 miliar. Sementara pengelola dan pemilik kapal berbendera asing terancam penjara enam tahun dan denda Rp 20 miliar.
Selain itu, UU tersebut juga menegaskan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Hakim juga harus sudah menjatuhkan putusan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum. Jangka waktu yang sama berlaku pula bagi hakim pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan banding dan kasasi.
Dengan pengadilan ad-hoc ini diharapkan nilai ikan yang dapat diselamatkan bisa meningkat sekaligus membantu mengurangi kerusakan kapal asing yang dijadikan bahan sitaan, yang bisa disumbangkan kepada nelayan nasional.
Sementara strategi ke luar terkait dengan pentingnya kerja sama regional ataupun international, khususnya dengan negara tetangga. Dengan meningkatkan peran ini, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Indonesia juga sudah bekerja sama dengan negara-negara lain dalam bentuk Joint Commission Sub-Committee of Fisheries Cooperation dengan Thailand dan Filipina guna membahas isu-isu perikanan dan delimitasi batas ZEE antarnegara.
Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional, secara tidak langsung Indonesia juga telah menghentikan praktik ”non-member fishing” sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat ”diterima” oleh pasar internasional.

20141008Sailling-Pass-KRI-HUT-TNI-07102014-SYT-04

Memperkuat Keamanan Perairan
Sistem keamanan perairan Indonesia tergolong masih lemah, sebab untuk mengamankan pencurian ikan di wilayah perairan seluas 3,27 juta km² Indonesia hanya mengandalkan 27 unit kapal pengawas perikanan dan hanya memiliki kapal patroli Polri air penjaga pantai dan laut sebanyak 490 unit. Artinya, dalam satu kapal patroli penjaga pantai dan laut, masing-masing mendapat tugas menjaga wilayah perairan dan pantai seluas 6673 km².
Lebih parahnya lagi, menurut Menteri Susi, dari 70 kapal patroli milik TNI Angkatan Laut, yang bisa jalan hanya 10% dan per hari yang beroperasi hanya 30% alias hanya tiga kapal partoli. Dengan begitu, bagaimana bisa efektif mengejar kapal nelayan asing pencuri ikan yang konon lebih canggih dan kerap lolos dari kejaran aparat keamanan laut Indonesia? Belum sempat ditangkap, kapal asing sudah keluar dari garis batas teritorial sehingga tidak mungkin masuk wilayah negara tetangga tanpa izin.
Ke depan, Pemerintah Indonesia harusnya memprioritaskan pembangunan sistem keamanan lautnya menjadi lebih kuat, melengkapi kapal patroli dan kapal pengawas perikanan yang lebih canggih dalam jumlah memadai, mensinergikan koordinasi semua kementerian dan lembaga di wilayah laut untuk saling bekerja sama, sehingga tiap kapal asing yang mencuri ikan mudah ditangkap. Selain itu, diharapkan program nyata pemerintah dan KKP untuk nelayan Indonesia yang mayoritas masih berada di bawah garis kemiskinan.
Laut adalah masa depan Indonesia sekaligus bagian dari peradaban. Jika tidak tegas dari sekarang, pencurian ikan akan semakin menjadi-jadi dan kekayaan ikan tinggal cerita.

Kapal Vietnam Mendominan Kasus Pencurian Ikan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat banyak kapal berbendera asing masuk dan mencuri ikan atau illegal fishing di laut Indonesia. Tercatat, pencuri ikan asal Vietnam paling banyak yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.
“Vietnam paling banyak,” ungkap Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Syahrin Abdurrahman saat ditemui detikFinance di ruang kerjanya, di Gedung Minabahari III, Kantor Pusat KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/07/2014).
Menurut data KKP, kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang berhasil ditangkap oleh KKP selama tahun 2013 mencapai 17 kapal. Jumlah ini menurun dibandingkan jumlah tangkapan di tahun 2012 yang mencapai 40 kapal asal Vietnam. Sementara jumlah tangkapan terbesar terjadi pada tahun 2010 dan 2009, KKP menangkap masing-masing 115 dan 76 kapal nelayan Vietnam.
Negara asing lainnya yang menangkap ikan secara ilegal di Indonesia adalah Malaysia, Thailand dan Filipina. “Thailand dan Malaysia, lalu Filipina juga besar,” katanya.
Jumlah tangkapan kapal nelayan asal Malaysia di tahun 2013 lalu sebanyak 14 kapal atau meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya 5 kapal. Jumlah tangkapan terbesar terjadi di tahun 2010 dengan jumlah tangkapan mencapai 22 unit.
Sementara itu untuk Filipina jumlah tangkapan di tahun 2013 sebanyak 9 kapal atau menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu 17 tangkapan yang jadi jumlah tangkapan terbesar.
Kapal asal Thailand, meskipun terbilang kecil, nelayan Thailand aktif menangkap ikan di perairan Indonesia. Jumlah tangkapan di tahun 2013 adalah sebanyak 4 kapal atau menurun dibandingkan tahun 2012 8 kapal. Jumlah tangkapan tertinggi terjadi di tahun 2009 sebanyak 27 kapal dan 2008 sebanyak 23 kapal.
Selain keempat negara tersebut juga ada Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, serta kapal dari Indonesia. Jumlah tangkapan kapal ikan asal Indonesia (KII) juga tergolong besar.
Di tahun 2013 jumlah tangkapan mencapai 24 unit, menurun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 42 kapal. Tangkapan tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah tangkapan 119 kapal dan 2009 dengan 78 kapal.

Sumber :

tugas%20artikel/ARTIKEL%20-%20PKSPL%20IPB.html
tugas%20artikel/Malaysia%20dan%20Vietnam,%20Negara%20Asal%20Pencuri%20Ikan%20Terbanyak%20di%20Laut%20RI.html
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/11/128705/memberantas-ganasnya-pencurian-ikan-di-perairan-indonesia/

Advertisements

7 comments on “Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s